Hukum

Ekskavator di Gunung Sibayak Jadi Sorotan, WALHI Desak Penegakan Hukum

NETNEWS.CO.ID, KARO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mendesak penghentian sementara penggunaan alat berat di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo. Desakan tersebut menyusul beredarnya video aktivitas ekskavator dan rombongan motor trail di kawasan tersebut, saat jalur pendakian masih ditutup untuk pemulihan ekosistem.

Melalui Surat Klarifikasi Nomor 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, UPTD Tahura Bukit Barisan mengakui bahwa pengerahan ekskavator merupakan kegiatan pengelola untuk meningkatkan aksesibilitas dan menyediakan jalur evakuasi bagi pendaki. Sementara itu, aktivitas rombongan motor trail disebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, mempertanyakan kebijakan pengerahan alat berat di tengah penutupan kawasan yang bertujuan memulihkan ekosistem. Menurutnya, klarifikasi pihak pengelola belum memberikan penjelasan memadai mengenai kajian lingkungan maupun dasar pelaksanaan pekerjaan tersebut.

“Kalau memang untuk pemulihan ekosistem, kenapa justru ada ekskavator yang bekerja di sana? Pemerintah harus menjelaskan dasar pekerjaannya. Jangan sampai alasan keselamatan pendaki dipakai untuk membenarkan pembukaan jalan yang justru berisiko merusak lingkungan,” kata Rianda. Kamis (19/11/2026).

Sorotan terhadap aktivitas pembukaan jalur tersebut juga disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, setelah meninjau langsung lokasi Rabu (18/11/2026). Gubernur menyoroti metode pekerjaan yang dilakukan di kawasan Gunung Sibayak.

Namun, WALHI Sumut menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui teguran atau evaluasi metode pekerjaan semata. Diperlukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh aktivitas di kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan penegakan hukum terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Apabila lokasi pekerjaan berada dalam kawasan hutan, ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan juga harus diterapkan sesuai status dan fungsi kawasan.

Karena itu, aparat penegak hukum perlu menyelidiki legalitas pekerjaan, dokumen persetujuan lingkungan, proses pengadaan, sumber pembiayaan, serta keterlibatan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.

Pemeriksaan juga tidak boleh hanya menyasar operator ekskavator di lapangan. Pihak yang memerintahkan, menyetujui, mengendalikan, maupun memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut harus turut diperiksa apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan secara transparan dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlindungan hukum hanya karena jabatan maupun kepentingan tertentu.

Gunung Sibayak bukan tanah kosong yang bisa diperlakukan sesuka hati. Kawasan ini merupakan warisan ekologis masyarakat Karo, bagian dari kawasan penyangga kehidupan, sekaligus aset alam yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang. (Red)

Total
0
Shares
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
Our site uses cookies. Learn more about our use of cookies: cookie policy