NETNEWS.CO.ID, JAYAPURA – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan berhasil merumuskan “Deklarasi Jayapura” pada puncak peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day (WPFD) 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5 Mei 2026).
Deklarasi tersebut merupakan hasil dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4 Mei 2026) malam, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan WPFD 2026 di Jayapura. Pertemuan ini dihadiri oleh anggota komite, anggota Dewan Pers Abdul Manan, perwakilan organisasi pers tingkat pusat dan daerah, jurnalis, perusahaan media, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, serta perwakilan Bappenas.
Berbagai masukan dari peserta kemudian dirumuskan ke dalam draf deklarasi yang telah disiapkan panitia WPFD 2026 bersama komunitas pers di Papua.
Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan bahwa “Deklarasi Jayapura tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” memuat dua substansi utama, yakni komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan dan kebebasan pers, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Deklarasi ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta komunitas pers, sehingga keberlanjutan dan kebebasan pers benar-benar terwujud,” ujar Sasmito.
Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, menekankan pentingnya pengawalan terhadap implementasi deklarasi tersebut. Ia mengingatkan bahwa komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, menjadi kunci agar deklarasi tidak berhenti sebatas seremoni.
“Pers juga harus terus mengawal pelaksanaan deklarasi ini,” kata Suprapto.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan, khususnya Pemerintah Provinsi Papua. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan WPFD dapat memberikan manfaat nyata bagi jurnalis dan perusahaan media, terutama di Papua.
Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, berbagai workshop seperti jurnalisme berperspektif GEDSI, keamanan digital dan AI untuk jurnalis, liputan investigasi, hingga bazaar media dan talkshow terkait kebebasan pers.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis serta mendorong tindak lanjut berbagai rekomendasi yang dihasilkan,” ujar Jean Bisay.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan bahwa tema WPFD 2026, “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil,” sangat relevan dengan arah pembangunan di Papua. Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, dan pengawal transparansi pembangunan.
“Momentum WPFD 2026 sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis,” ujarnya.
Menurutnya, visi tersebut mencakup tata kelola pemerintahan yang transparan, pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kehidupan sosial yang damai dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pers diharapkan menjadi mitra pembangunan yang mampu menyajikan informasi akurat, berimbang, dan edukatif.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan WPFD di Papua menunjukkan komitmen terhadap pemerataan kebebasan pers di seluruh wilayah Indonesia.
“Kebebasan pers harus dirasakan secara merata, termasuk di Papua. Ini merupakan wujud komitmen terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi,” tambahnya.
Gubernur pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan jurnalis, serta membangun kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat. (*)
Narahubung: Sasmito dan Jean Bisay